Kasus tuduhan TPPO terhadap program Ferienjob Jerman menegaskan perlunya pembenahan kebijakan luar negeri, diplomasi, dan sistem perlindungan WNI oleh pemerintah Indonesia.

Perbaikan sebaiknya fokus pada peningkatan kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas lembaga negara, bukan intimidasi, kriminalisasi, dan pembatasan mobilitas masyarakat.

• Reorientasi Kebijakan Luar Negeri

Fokus utama: pendidikan, termasuk perlindungan dan sistem verifikasi untuk mencegah kriminalisasi dan politisasi isu di luar negeri.

Diperlukan perubahan pendekatan dalam kebijakan luar negeri agar tidak menampilkan citra bahwa warga negara Indonesia mudah terekspos risiko TPPO atau dianggap tidak memiliki kemampuan adaptasi di luar negeri.

Kebijakan sebaiknya termasuk memprioritaskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (pekerja, kepolisian, staff Indonesia di luar negeri) melalui pembekalan, mindset, serta pemahaman sosial-budaya dan hukum negara tujuan.

Jadi pendidikan dan pelatihan bukan hanya talent yang akan ke luar negeri, namun juga staff staff pelaksana pendidikan dan pelatihan termasuk staff yang mewakili negara di luar negeri.

• Penghapusan Kebijakan Meminta Persetujuan KBRI

Kewajiban meminta persetujuan KBRI bagi sekolah, lembaga pelatihan, atau agen pengirim peserta ke luar negeri/Jerman tidak menyelesaikan masalah apapun, justru menciptakan kesan bahwa rakyat tidak mandiri dan negara menghambat kerja sama internasional serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang di badan KBRI sendiri.

Fokus seharusnya dialihkan pada penguatan kurikulum, sertifikasi, dan standardisasi pendidikan di dalam negeri, agar lembaga Indonesia mampu bersaing secara setara tanpa harus tunduk pada otorisasi administratif KBRI.

• Verifikasi Otoritas Negara Tujuan Sebelum Menuduhkan TPPO

Setiap tuduhan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan kegiatan lintas negara harus diverifikasi secara resmi dan tertulis oleh otoritas negara tujuan sebelum diumumkan ke publik.

Regulasi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan isu TPPO sebagai komoditas politik atau “gorengan media” yang dapat memperburuk citra hukum dan stabilitas diplomatik Indonesia.

Transparansi antarnegara harus menjadi standar dalam setiap komunikasi hukum internasional.

• Standarisasi dan Uji Kompetensi Pejabat Perwakilan RI

Perwakilan Indonesia di luar negeri — terutama pejabat yang menjalankan fungsi hukum, tenaga kerja, dan pendidikan — perlu melewati uji kompetensi profesional dan etika diplomatik sebelum ditempatkan.

Proses ini harus bersifat terbuka dan dapat dibuktikan secara publik (verifiable qualification).

Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap pejabat KBRI memahami konteks hukum, sosial, dan budaya negara tujuan, serta mampu bertindak profesional tanpa menimbulkan konflik atau penyalahgunaan otoritas.

• Kesimpulan

Perbaikan kebijakan luar negeri bukan hanya soal reputasi diplomatik, melainkan soal keadilan dan perlindungan martabat negara, lembaga dan warganya.

Kasus Ferienjob TPPO menunjukkan bahwa TANPA tata kelola yang jelas dan berbasis profesionalisme, kebijakan perlindungan dapat berubah menjadi alat intimidasi.

Sudah saatnya negara beralih dari pendekatan yang menakut-nakuti menjadi kebijakan yang mendidik, memberdayakan, dan menghormati kecerdasan warga negaranya.