Ferienjob, MBKM, Magang, Inlogical TPPO
Diskursus mengenai Ferienjob bagi WNI di Jerman seharusnya menjadi ruang edukasi publik tentang perbedaan antara kerja, pendidikan, dan perlindungan warga negara. Namun ketika Ferienjob mulai dibingkai beririsan secara problematik dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang muncul justru kebingungan konseptual yang tidak perlu.
Masalah utamanya bukan pada Ferienjob, juga bukan pada MBKM. Masalahnya terletak pada cara keduanya diletakkan dalam satu narasi yang tidak sejajar.
Ferienjob Sudah Didefinisikan dengan Jelas
Dalam publikasi resmi ZAV mengenai SOP Ferienjob di Jerman, telah dijelasksan secara tegas apa itu Ferienjob, prospective, ferienjob placement di Jerman, minimum wage standard, potential visa requirements, dan masih banyak lagi.
Penjelasan dan SOP Ferienjob Jerman dari otoritas Jerman tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menutup ruang spekulasi: Ferienjob adalah aktivitas kerja mahasiswa yang kewenangannya ada pada universitas, bukan program akademik terselubung.
Jika definisi ini diterima, tidak ada alasan logis untuk menariknya masuk ke wilayah lain. Dipertegas dengan fakta bahwa syarat utama keikutsertaan adalah harus berstatus mahasiswa yang universitasnya diakui oleh Jerman (terdaftar di anabin).
MBKM Berada pada Ranah yang Berbeda
MBKM adalah kebijakan pendidikan nasional Indonesia yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengonversi berbagai aktivitas menjadi pengakuan akademik. Kunci pentingnya ada pada proses penilaian dan persetujuan institusi pendidikan.
Dalam praktiknya, konversi MBKM atau magang tidak bekerja otomatis. Ia berjalan melalui pengajuan, evaluasi, dan keputusan akademik. Artinya, hubungan antara aktivitas di luar kampus dan pengakuan akademik tidak pernah bersifat langsung, apalagi manipulatif. Ia selalu melalui mekanisme formal yang disadari dan disetujui oleh kedua belah pihak: mahasiswa dan universitas.
Di titik ini, menarik Ferienjob ke dalam narasi “seolah-olah bagian dari MBKM” menjadi problematis. Bukan karena konversi itu mustahil, melainkan karena frasa tersebut menyiratkan adanya rekayasa, padahal prosesnya justru terbuka dan institusional.
Ketika Bahasa Mengaburkan Kewenangan
Bahasa bukan sekadar alat komunikasi; ia membentuk persepsi. Penggunaan diksi yang ambigu menciptakan kesan bahwa telah terjadi penyimpangan kewenangan, tanpa pernah dijelaskan secara konkret di mana penyimpangan itu berada.
Akibatnya, tanggung jawab menjadi kabur:
- Aktivitas kerja yang sah dipersoalkan
- Keputusan akademik dicurigai
- Mahasiswa dan Universitas ditempatkan pada posisi defensif
Padahal, jika ditelusuri secara logis, setiap pihak bekerja di dalam domainnya masing-masing. Tidak ada tumpang tindih kewenangan. Sementara narasi dan framing? mengaburkan itu semua.
Masalah Logika dalam Pengaitan dengan Isu Kriminal
Puncak kebingungan muncul ketika wacana Ferienjob didekatkan dengan isu TPPO di Indonesia menggunakan alasan MBKM dan Magang. Tanpa penjelasan yang ketat dan terukur, pengaitan semacam ini berisiko mengaburkan makna eksploitasi itu sendiri.
Jika semua aktivitas kerja mahasiswa di luar negeri diperlakukan dengan kecurigaan awal, maka perlindungan berubah menjadi stigma. Alih-alih melindungi, narasi seperti ini justru menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian, terutama bagi mereka yang mengikuti jalur legal dan transparan seperti Ferienjob Jerman.
Konsistensi sebagai Dasar Kepercayaan Publik
Ferienjob dan MBKM atau magang tidak perlu dipertentangkan, apalagi diposisikan saling bertentangan. Keduanya berjalan di jalur yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, dan mekanisme yang berbeda.
Yang dibutuhkan publik bukanlah insinuasi, melainkan konsistensi logika. Ketika definisi sudah jelas, kewenangan sudah terbagi, dan proses sudah berjalan secara institusional, maka narasi publik seharusnya mencerminkan keteraturan itu.
Tanpa konsistensi, komunikasi yang dimaksudkan sebagai perlindungan justru berubah menjadi sumber kebingungan. Dan dalam isu yang menyangkut mahasiswa, pendidikan, serta kerja lintas negara, kebingungan adalah risiko yang seharusnya wajib dihindari.